Detailed Notes on intelijen indonesia

Detailed Notes on intelijen indonesia

Blog Article

Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.

The general public trauma from extraordinary intelligence ‘powers’—Particularly armed service intelligence—allowing control of the public sphere as well as the political process has not entirely disappeared yet. In a rustic which has knowledgeable 32 many years of authoritarian in the Orde Baru (New Purchase) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence components in federal government businesses and ministries remains a crucial difficulty.

[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.

atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.

Lately, a lot of research executed by human rights corporations and Imagine tanks have found civic space in Indonesia is shrinking, at the least in the parts of flexibility of expression, tranquil assembly and Affiliation.

Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi focus on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Foundations recognized by overseas persons or entities should have at least just one Indonesian member on The manager board; that member need to function the foundation’s chair, secretary or treasurer.

You will discover nine (9) Constitutional Courtroom judges, through which three (3) are nominated with the Supreme Courtroom; three (three) are nominated by your house of Reps, and One more three (3) are nominated because of the President. Every one of the judges are appointed through a Presidential Decree and all will provide in one panel in Each and every scenario ahead of the Courtroom. The expression of Business for judges is 5 (5) many years and each one of these is usually reelected for one more 1 (1) time period. The existence of your Constitutional Court has greatly affected Indonesia usually. Earlier, rules proven from the legislative establishment can not be challenged. The situs web establishment in the Constitutional Court has produced it possible to annul all the legislation or Component of its substances if its earning or compound is contradictory to the Constitution. This serves as a check and balance of the political organ like the Legislative physique.

The Legislation on Foundations involves each individual foundation to publish the abridged Model of its annual report on an announcement board in its Office environment. Furthermore, foundations that have obtained donations within the point out, abroad get-togethers, or third get-togethers totaling 500 million Indonesian rupiah (IDR) or maybe more, or that possess assets besides endowed assets of about 20 billion IDR, has to be audited by a public accountant and possess their annual report summaries printed in an Indonesian-language day by day newspaper.

Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di inside institusi intelijen sendiri.

Moreover, the government declared Papua KKB (a Papuan independence armed team) a terrorist Group beneath the Law No. 5/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and peaceful attempts related to Papuans’ rights to self-dedication and independence, as the Regulation criminalizes individuals that ‘distribute terms, attitudes or conduct, writing, or Display screen While using the purpose of inciting an individual or team of people to dedicate violence or threats of violence’.